Proyek Pemagaran Kanwil Kementerian Agama Banten Disorot Akibat Keretakan dinilai Kualitas Buruk

Daftar Isi

Serang – Proyek pembangunan pagar di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Banten yang baru selesai dikerjakan menjadi perhatian publik setelah ditemukan sejumlah keretakan pada struktur bangunan. Hal ini memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak, termasuk aktivis Aliansi Pamungkas Banten, terkait kualitas pengerjaan proyek yang dianggap tidak sesuai dengan standar yang seharusnya.

Bangunan pagar tersebut terlihat mengalami keretakan di beberapa titik, meskipun pengerjaannya baru saja terhitung waktu. Selain itu, cat pada pagar yang terkena hujan tampak luntur, menambah indikasi adanya penggunaan material yang tidak memenuhi spesifikasi atau metode pengerjaan yang tidak tepat.

Kuswandi, aktivis dari LSM Siliwangi Bersatu Kota Serang, menyampaikan kritik tajam terkait hasil pekerjaan ini. Ia menduga proyek tersebut dilakukan secara asal-asalan tanpa mengindahkan kualitas akhir.

“Jika mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan memakai anggaran yang cukup besar, hasil pekerjaan ini seharusnya memuaskan. Namun, kenyataannya dinilai tidak memuaskan. Bangunan pagar yang baru selesai sudah mengalami kerusakan,” ujar Kuswandi kepada media.

Ia juga mengungkapkan akan mengambil langkah lebih lanjut untuk menuntut pertanggungjawaban. “Kami berencana melayangkan somasi kepada pihak Kanwil Kementerian Agama Banten. Selain itu, kami juga akan mengajukan surat pemberitahuan untuk menggelar aksi unjuk rasa damai di depan kantor Kanwil jika tidak ada Klarifikasi” tegas Kuswandi.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten belum membuahkan hasil. Ketika tim aktivis dan media mencoba menemui Deden, Kabag Umum Kanwil, di ruang kerjanya, yang bersangkutan tidak berada di tempat sedang keluar. Permintaan konfirmasi melalui pesan WhatsApp juga belum mendapatkan respons hingga berita ini ditayangkan.

Publik masih menunggu langkah konkret dari pihak terkait untuk memberikan klarifikasi ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pemerintah sangat diperlukan agar anggaran yang digunakan benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. (Red)